Rezim Putin Harus Segera Dilengserkan di Rusia menurut Zelensky

BacaJuga

Kapal Selam Nuklir Diperintahkan Bergerak oleh Trump Setelah Provokasi Rusia

Hamas Siap Berunding Akhiri Perang Setelah Gaza Terima Bantuan

www.beritacepat.id – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, baru-baru ini mendesak komunitas internasional untuk mempercepat perubahan rezim di Rusia. Menurutnya, selama Vladimir Putin masih berada di kursi kepresidenan, ancaman bagi keamanan regional akan terus ada dan mengganggu stabilitas seluruh Eropa.

Pernyataan ini disampaikan Zelensky dalam sebuah konferensi yang berlangsung di Finlandia, yang merayakan 50 tahun penandatanganan Helsinki Final Act, sebuah dokumen penting dalam upaya menjaga hubungan antara negara-negara di era Perang Dingin. Ia menekankan bahwa perubahan situasi di Rusia sangat krusial untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan ini.

Zelensky juga menegaskan bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas tindakan agresinya. Dalam pandangannya, sementara dunia tidak berusaha untuk mengubah rezim di Kremlin, potensi ketidakstabilan akan terus ada, bahkan setelah konflik di Ukraina berakhir.

Urgensi Perubahan Rezim di Rusia untuk Stabilitas Internasional

Menurut Zelensky, ancaman dari Rusia tidak akan surut hanya karena perang di Ukraina selesai. Ia berpendapat, negara-negara di sekitar Rusia harus bersatu untuk merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat memaksa perubahan di tingkat kepemimpinan kekuasaan. Tanpa itu, Ukraina dan negara-negara tetangga yang lain akan tetap berada dalam risiko konstant.

Pemnataan efektif dalam memperkuat ketahanan negara-negara tetangga terhadap risiko dari Rusia sangat penting. Zelensky menyatakan, “Kita semua tahu bahwa Rusia yang memulai konflik ini dan Rusia pula yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya.” Oleh karena itu, tekanan internasional perlu diterapkan dengan lebih intens untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam pidatonya, Zelensky juga meminta agar masyarakat internasional memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas terhadap kegiatan korupsi yang terjadi di Rusia. Dia mendorong penyitaan aset yang dibekukan, agar dapat digunakan untuk melawan agresi Rusia, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip keadilan internasional.

Tidak hanya itu, ia menggambarkan situasi internasional bahwa tindakan yang lebih proaktif terhadap aset-aset Rusia yang terlibat dalam korupsi sangatlah penting. “Aset-aset ini harus disita dan dimanfaatkan demi perdamaian, bukan hanya dibekukan,” katanya menekankan perlunya aksi nyata dalam meningkatkan stabilitas keamanan.

Sejarah Helsinki Final Act dan Signifikansinya di Era Modern

Helsinki Final Act ditandatangani pada 1 Agustus 1975 oleh 35 negara, termasuk dua raksasa global, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dokumen ini merupakan pencapaian penting dalam upaya menciptakan stabilitas dan keamanan di Eropa pada masa Perang Dingin. Salah satu inti dari kesepakatan ini adalah perlunya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayah.

Ketetapan bahwa batas-batas negara harus dihormati menjadi landasan hubungan antara negara-negara di Eropa. Namun, dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, prinsip ini telah terbukti sangat rentan dan mengalami banyak tantangan. Zelensky menyoroti bahwa gagasan untuk memanipulasi batas negara menjadi per debatan yang hangat saat ini.

Masalah utama yang dihadapi adalah pengabaian terhadap kesepakatan internasional yang telah disepakati. Persepsi bahwa setiap negara berhak memperluas wilayahnya sesuai dengan keinginan telah menjadi ancaman utama bagi stabilitas. Zelensky menyatakan, “Sikap Putin yang meremehkan batas negara sudah menjadi arus utama di Rusia saat ini.” Pandangan ini tidak hanya berpotensi mengancam negara-negara tetangga tetapi juga merusak kepercayaan internasional.

Sudah menjadi perhatian internasional bahwa Rusia tercatat sebagai anggota resmi Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) meskipun sejumlah negara, termasuk Ukraina, telah menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari organisasi tersebut. Situasi ini menambah kompleksitas diplomasi di kawasan Eropa.

Tantangan dan Tindakan Negara-Negara Eropa dalam Menghadapi Krisis

Finlandia, sebagai tuan rumah konferensi tersebut, telah menghadapi tantangan besar terkait perbatasan dengan Rusia. Sejak Desember 2023, Finlandia menutup perbatasan sepanjang 1.340 kilometer sebagai respons terhadap lonjakan jumlah migran tanpa visa. Tuduhan terhadap Rusia terkait pengaturan ini menjadi salah satu sorotan kebijakan luar negeri Finlandia saat ini.

Tindakan tegas yang diambil Finlandia menunjukkan bahwa negara-negara Eropa perlu bersiap menghadapi potensi gelombang pengungsi akibat ketidakstabilan di Rusia dan Ukraina. Respons terhadap tindakan Moskow dinyatakan dengan menggerakkan alat-alat diplomasi dan keamanan yang lebih kuat.

“Situasi sekarang membuat kita lebih sadar tentang pentingnya hubungan antarnegara di Eropa. Kerja sama dan solidaritas yang kuat antara negara-negara Eropa menjadi alat penting untuk merespons tantangan global yang ada,” tutur Zelensky dalam pidatonya. Pendekatan serupa juga diajukan untuk memperkuat perbatasan dan meningkatkan sistem keamanan tidak hanya bagi Finlandia, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya.

Transformasi kebijakan luar negeri di beberapa negara Eropa menunjukkan komitmen untuk bersatu. Hal ini penting dalam menghadapi serta mengatasi dampak invasif dari Rusia. Keberhasilan dalam membangun aliansi internasional dan regional sangat diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang lebih baik bagi masyarakat internasional.