www.beritacepat.id –
Baru-baru ini, perhatian tertuju pada rencana Menteri Kesehatan terkait kebijakan yang memungkinkan dokter umum melakukan operasi caesar. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyampaikan kritik yang cukup signifikan terhadap kebijakan ini, menekankan pentingnya mempertimbangkan sejumlah faktor kritikal dalam pelaksanaannya.
Dalam sebuah pernyataan, POGI menekankan bahwa upaya untuk menurunkan angka kematian maternal dan perinatal tidak dapat dipisahkan dari keselamatan dan kualitas layanan kesehatan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan yang ada harus memperhatikan bukan hanya aksesibilitas layanan, tetapi juga mampu menjamin tindakan medis yang berkualitas dan aman bagi pasien.
Menurut POGI, setiap tindakan medis, terlebih yang bersifat invasif seperti operasi caesar, seharusnya hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi dan pelatihan yang sesuai. POGI juga menegaskan bahwa intervensi bedah semacam ini tidak dapat dianggap sepele dan harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang berpengalaman.
Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada standar internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan global seperti WHO. Mereka menekankan bahwa pelatihan yang memadai sangatlah penting bagi para tenaga medis yang beroperasi dalam bidang ini. POGI mendesak agar setiap kebijakan yang diambil mengacu pada pedoman-pedoman tersebut demi menjaga keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
Walau demikian, POGI tidak sepenuhnya menolak gagasan untuk memberikan kewenangan kepada dokter umum untuk melakukan operasi caesar. Syaratnya, dokter umum tersebut perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih mendalam dalam bidang obstetri dan ginekologi. Dengan demikian, ketika situasi darurat muncul, dokter umum dapat lebih siap untuk mengambil tindakan yang tepat.
POGI juga mengusulkan agar teknologi telemedicine bisa digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan bimbingan kepada dokter umum saat menghadapi kasus-kasus mendesak. Ini adalah langkah progresif yang tentunya akan membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa peraturan untuk memfasilitasi pelatihan dokter umum dalam melakukan operasi caesar akan segera diterbitkan. Menurutnya, program pelatihan ini dirancang khusus untuk dokter yang berada di daerah terpencil, dengan harapan akses layanan kesehatan dapat lebih merata dan optimal.
Budi, selaku Menteri Kesehatan, menegaskan pentingnya regulasi ini untuk memastikan bahwa dokter yang diberi kewenangan melakukan operasi caesar tidak hanya sembarangan, melainkan telah melalui proses pelatihan yang ketat. Dia menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama di wilayah yang kurang terlayani oleh fasilitas kesehatan.
Melalui dialog dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan tetapi juga menjamin keselamatan serta kualitas layanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kematian maternal dan perinatal bisa ditekan dan layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan di tanah air.
