![10 Kota Terbaik Dunia 2025 versi Travel dan Leisure Termasuk dari Indonesia](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/07/kota-san-miguel-de-allende-di-meksiko-kota-terbaik-di-dunia-2025-versi-travel-leisure-1752241317924.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
www.beritacepat.id – Ketika organisasi massa (ormas) mengambil alih lahan parkir di fasilitas publik, dampaknya bisa meluas hingga merugikan potensi pendapatan daerah. Di Tangerang Selatan, ormas telah menguasai lahan parkir rumah sakit sejak 2017 dan meraup keuntungan miliaran rupiah dari aktivitas tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang anu keuangan yang hilang dan dampak sosialnya terhadap masyarakat.
Apa yang terjadi ketika ormas menyentuh aspek-aspek harta publik? Data menunjukkan bahwa penguasaan lahan parkir ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan masalah ini kini menjadi perhatian serius. Dengan lebih dari 600 sepeda motor dan 107 mobil yang parkir setiap hari, potensi keuntungan yang diraup sangat signifikan.
Mengapa Penguasaan Lahan Parkir oleh Ormas Menjadi Isu Penting di Masyarakat?
Pertama-tama, perlu dicatat bahwa aktivitas ini bukan hanya masalah ekonomi tapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Penguasaan lahan parkir yang dilakukan secara dominan menciptakan beban tambahan bagi masyarakat, yang seharusnya mendapatkan akses ke fasilitas publik tanpa adanya biaya tambahan yang tidak seharusnya.
Dari penghitungan, ormas ini bisa menarik biaya parkir hingga Rp28 juta setiap harinya. Jika dihitung, dalam setahun angkanya bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar, dan total keuntungan yang mungkin didapat sejak 2017 adalah lebih dari Rp7 miliar. Jumlah yang fantastis ini seharusnya dapat dialokasikan untuk mengembangkan layanan umum yang lebih baik.
Strategi Penanggulangan dan Solusi untuk Masalah Penguasaan Lahan
Untuk menangani permasalahan ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak kepolisian. Penguatan pengawasan terhadap aktivitas ormas yang mengusai lahan publik perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Sudah saatnya pihak berwenang menyusun aturan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan keadilan dalam penggunaan aset publik.
Kerugian yang ditimbulkan dari penguasaan lahan ini harus dipahami secara serius oleh pihak terkait. Jika dikelola dengan baik, potensi dana yang hilang bisa direalisasikan kembali ke dalam kas daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, solusi jangka panjang bisa ditemukan untuk menghindari situasi serupa di masa depan.
