www.beritacepat.id – Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terus menggerakkan rencana aksi besar untuk mengekspresikan protes terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, berkaitan dengan rencana kenaikan pajak yang sangat signifikan. Masyarakat tidak puas setelah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen dicabut, meskipun banyak yang merasa kecewa atas kebijakan sebelumnya.
Jelang aksi yang direncanakan pada 13 Agustus 2025, aliansi ini menerima berbagai donasi dari masyarakat. Pengumpulan donasi air mineral, misalnya, cukup banyak terlihat di posko aliansi yang berada di sekitar Alun-alun Pati, memberikan gambaran tentang antusiasme dan solidaritas dari berbagai kalangan masyarakat.
Terbaru, petani pisang dari Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Pati juga ikut menyuplai donasi bagi massa aksi. Dengan membawa ratusan tandan pisang, mereka datang ke posko aliansi untuk menunjukkan dukungan terhadap upaya masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Donasi dari Petani dan Tanggung Jawab Sosial
Rombongan petani tiba di Alun-alun Pati dengan tiga pikap yang memuat tandan pisang. Setibanya di posko, mereka disambut dengan hangat oleh warga lainnya yang juga berpartisipasi dalam aksi ini. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan nyata terhadap bersama-sama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat.
Waharto, salah satu perwakilan petani, menegaskan bahwa donasi ini merupakan bentuk solidaritas. Dia merasa penting untuk membantu sesama warga Pati, terutama saat pihak pemerintah tidak merespons aspirasi yang mereka sampaikan.
Keputusan untuk memberikan hasil bumi ini, menurut Waharto, bukan hanya untuk mendukung aksi, tetapi juga untuk menunjukkan rasa kebersamaan dalam komunitas. “Kami selaku warga memberikan dukungan moral dengan cara mendonasikan hasil bumi kami,” ujarnya.
Harapan Rakyat terhadap Kebijakan Pemda
Kehadiran donasi dari petani ini menggambarkan solidaritas yang tinggi di tengah ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak yang memberatkan. Mereka berharap agar pemerintah, terutama Bupati Sudewo, tidak mengambil kebijakan yang merugikan rakyatnya. Rasa kemerdekaan yang dibicarakan Waharto sangat relevan dalam konteks ini.
“Saya berharap pemerintah memberikan kemerdekaan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat tanpa takut akan intimidasi,” tambahnya, menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.
Setelah kebijakan kenaikan PBB dibatalkan, para anggota massa kini beralih fokus menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Mereka merasa kecewa dan ingin mengubah peta politik di daerah tersebut dengan mengusung tuntutan yang lebih mendasar.
Reaksi dan Tanggapan dari Pihak Berwenang
Reaksi Bupati Sudewo terhadap protes ini, apalagi setelah perintah dari pusat, tentu menjadi sorotan. Dalam beberapa kesempatan, Bupati menyampaikan bahwa ia telah menerima teguran dan arahan dari pihak yang lebih tinggi untuk memikirkan solusi yang lebih baik bagi masyarakat. Hal này menunjukkan adanya intervensi dari pusat yang turut memperhatikan keluhan rakyat.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, juga memberikan pernyataan bahwa isu tersebut mendapat perhatian serius dari Presiden dan telah meminta agar kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat segera dibatalkan. Ia menekankan perlunya pemerintah untuk mendengar setiap keluhan dari masyarakat agar pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kami diminta untuk mencari sumber pendanaan pembangunan dari tempat lain agar tidak membebani masyarakat,” kata Sudaryono, yang juga menjelaskan tentang kebijakan yang bersifat responsif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.
Situasi Menjelang Peringatan HUT RI
Situasi di Pati menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80 pada 17 Agustus mendatang menjadi sangat menarik. Pemerintah daerah diminta untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif menjelang peringatan penting ini. Masyarakat diharapkan tetap tenang, meskipun tengah mengemukakan berbagai tuntutan yang dianggap penting demi kesejahteraan bersama.
Pihak pemerintah berusaha memastikan bahwa tidak ada jarak antara rakyat dan pemimpinnya. Hal ini menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang sering kali dipertanyakan dalam situasi seperti ini.