![Bea Cukai Sita Pakaian dan Tas Eks Impor Senilai Rp1,51 M Mayoritas Asal Malaysia](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/barang-bukti-pakaian-dan-tas-bekas-yang-disita-bea-cukai-di-pelabuhan-tanjung-priok-1755163469213_16.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
![Sisi Gelap Kecerdasan Buatan yang Memicu Kecemasan](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/1754966738_498_ilustrasi-anak-main-hp-dampak-ai-ke-anak-kecerdasan-buatan-dan-anak-1753158878639_169.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
www.beritacepat.id – Menteri Hukum dan HAM baru-baru ini berbicara mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang menjadi topik penting dalam dunia legislasi. Beliau menegaskan bahwa RUU ini hingga saat ini belum mendapatkan perhatian serius dari DPR, yang seharusnya berperan aktif dalam pembahasannya.
Dalam pernyataannya, Menteri berharap RUU ini dapat segera dibahas lebih lanjut. Jika DPR ingin mengambil inisiatif, hal tersebut akan menjadi langkah positif untuk percepatan proses legislasi.
Beliau menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam merealisasikan RUU ini. Di sisi lain, pihak DPR juga diharapkan bisa menyusun agenda guna mempercepat pembahasan yang telah tertunda ini.
Usulan RUU Perampasan Aset dan Tantangannya
RUU Perampasan Aset dirancang untuk mengatasi berbagai isu terkait dengan kepemilikan aset yang tidak jelas. Di tengah maraknya kasus korupsi dan pencucian uang, regulasi ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat.
Meskipun begitu, disadari bahwa ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembahasannya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak terkait menyetujui isi dan tujuan dari RUU tersebut.
Pemerintah telah menyiapkan draf untuk RUU ini, namun perlu mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat dan DPR agar bisa diterima dan diimplementasikan dengan baik. Deklarasi resmi dukungan dari pimpinan partai politik juga menjadi kunci.
Harapan Menteri Hukum adalah agar RUU ini bisa menjadi prioritas dalam agenda legislasi mendatang. Namun, hal tersebut sangat tergantung pada membangun konsensus di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR.
Jika RUU ini tidak mendapatkan perhatian yang serius, maka konsekuensinya bisa berdampak pada efektivitas penegakan hukum terkait kepemilikan aset.
Prolegnas dan Penjadwalan Pembahasan RUU
Menteri juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset sudah tercantum dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk tahun 2025 hingga 2029. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaharui regulasi yang berkaitan dengan masalah aset.
Setelah evaluasi program legislasi yang ada, bila DPR tertarik untuk mengembangkan RUU melalui inisiatif, akan ada kemungkinan untuk memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2026. Ini menjadi langkah maju untuk menjadikan RUU ini lebih mendesak.
Menariknya, proses pengesahan RUU tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebelum pengesahan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini menunjukkan signifikansi dan urgensi dari RUU Perampasan Aset di mata legislator.
Sebelum pembahasan dimulai, diperlukan komunikasi yang jelas antara pemerintah dan DPR. Ini guna memastikan semua pemangku kepentingan terlibat dan mendukung proses legislasi yang akan datang.
Satu hal yang diharapkan oleh Menteri adalah keinginan DPR untuk mendalami dan memahami substansi dari RUU ini agar isu-isu yang dipandang sensitif dapat dikaji lebih mendalam.
Pendapat DPR Mengenai RUU Perampasan Aset
Anggota DPR dari Komisi III menyatakan bahwa RUU tentang Perampasan Aset bukanlah RUU yang sulit untuk dijadikan prioritas. Menurut mereka, ada mekanisme khusus dalam DPR yang memungkinkan RUU ini untuk masuk ke dalam daftar prioritas meskipun sebelumnya tidak terdaftar.
Koordinasi antara semua fraksi di DPR menjadi hal penting untuk mendukung RUU ini. Jika ada persetujuan dari semua fraksi, itu bisa membawa RUU ini ke dalam agenda legislasi tahunan.
Oleh karena itu, komunikasi antara pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar proses ini dapat berjalan lancar. Diskusi di kalangan anggota legislatif juga penting untuk mengidentifikasi berbagai pandangan tentang RUU ini.
Saat ini, sifat jangka menengah dari RUU Perampasan Aset menjadikannya lebih kompleks. Namun bukan berarti RUU ini dikesampingkan, sebab ia tetap menjadi fokus para anggota DPR.
Adanya kesepakatan untuk memasukkan RUU ini dalam Prolegnas menjadi langkah penting. Hal ini menunjukkan bahwa isu perampasan aset perlu mendapatkan perhatian yang lebih mendalam dan serius untuk diwujudkan.
