![Hamas Siap Berunding Akhiri Perang Setelah Gaza Terima Bantuan](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/warga-palestina-membawa-pasokan-bantuan-di-beit-lahia-di-jalur-gaza-utara-16-juni-2025-1750296113723.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
www.beritacepat.id – Proses penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, menarik perhatian publik. Kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir, mengungkapkan adanya keganjilan dalam proses tersebut, yang menciptakan berbagai spekulasi mengenai transparansi dan keadilan hukum di Indonesia.
Pengacara ini menyatakan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan terhadap kliennya tidak didukung oleh bukti yang cukup, mengingat belum adanya perhitungan kerugian negara dari kejaksaan. Situasi ini semakin memicu rasa ketidakpuasan terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai respons terhadap semua isu ini, batas waktu hukum tampaknya mulai terentang sejalan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto menandai tonggak penting dalam penanganan kasus ini, meskipun diiringi dengan berbagai kontroversi.
Keganjilan Proses Penyidikan Kasus Korupsi
Ari Yusuf Amir menggarisbawahi bahwa banyak kejanggalan yang terjadi selama proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Sejak awal, proses ini tampaknya sangat fokus pada kliennya, sementara pejabat pemerintah lainnya tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Pertanyaan besar muncul mengenai dasar keputusan untuk menahan Lembong tanpa terlebih dahulu melakukan audit dan perhitungan yang mendalam. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pendekatan yang digunakan oleh pihak berwenang.
Lebih lanjut, Ari mempertanyakan mengapa hanya Lembong yang menjadi target dalam kasus ini. Keberadaan pejabat lain yang terlibat dalam kasus serupa namun tidak ditindak menambah daftar panjang kejanggalan dalam penegakan hukum.
Implikasi dari Pemberian Abolisi
Pemberian abolisi kepada Tom Lembong menjadi isu panas di kalangan masyarakat. Proses hukum yang sedang berjalan untuknya kini terbetikan oleh keputusan presiden, yang secara langsung berdampak pada pencarian keadilan bagi yang dituduh.
Kendati demikian, Ari menegaskan bahwa penerimaan abolisi bukanlah pengakuan bersalah dari kliennya. Dalam pandangannya, langkah ini lebih kepada langkah politik yang diambil demi keselarasan dan stabilitas.
Dari perspektif hukum, abolisi memiliki dampak yang signifikan. Secara hukum, ini artinya seluruh proses yang berjalan terhenti dan tidak ada lagi tuntutan yang berlaku terhadap Lembong.
Tuntutan dan Reaksi Pihak Penuntut Umum
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman tujuh tahun penjara untuk Lembong meskipun dia tidak menerima uang dalam kasus ini menambah kerumitan situasi. Angka tersebut tampak tidak sejalan dengan fakta yang ada dan memicu kritik dari berbagai kalangan.
Ari juga mengungkapkan harapannya agar evaluasi menyeluruh dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dia menekankan pentingnya memperbaiki kualitas penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Berdasarkan pengalamannya, praktik kriminalisasi hukum hanya akan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, profesionalisme dalam setiap kasus harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.
