www.beritacepat.id – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk menyusun undang-undang mengenai batas wilayah antar-provinsi serta kabupaten dan kota. Langkah ini diambil sebagai respons atas polemik yang muncul terkait empat pulau di Aceh yang sebelumnya diserahkan kepada Sumatera Utara.
Menurut Rifqi, pembahasan sengketa batas wilayah ini sangat penting agar ke depannya dapat ditetapkan dengan jelas. Ia menegaskan bahwa hal tersebut akan menjadi prioritas bagi Komisi II dalam waktu dekat, terutama dalam upaya mengatur batas-batas wilayah ini secara lebih normatif.
Polemik yang berkenaan dengan batas wilayah antar provinsi bukanlah masalah baru. Seiring bertambahnya wilayah administratif, sering kali batas-batas ini menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Potensi sengketa dapat mengganggu hubungan antar daerah dan memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Sejauh ini, rubrikasi batas wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, banyak aturan yang perlu diperjelas dan direvisi agar lebih akurat.
Upaya Komisi II DPR untuk Mengklarifikasi Batas Wilayah
Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah batas wilayah ini, Rifqi mengungkapkan adanya niat untuk merevisi semua undang-undang yang terkait dengan pemerintah daerah. Saat ini, sudah ada 545 undang-undang yang mengatur hal tersebut, dan jika dianggap perlu, semua undang-undang ini bisa direvisi.
Rifqi menjelaskan bahwa Komisi II siap bekerja keras untuk menangani isu ini sampai tuntas. Dengan demikian, setiap undang-undang yang menyebutkan koordinat batas wilayah akan ditinjau ulang. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.
Selama ini, batas wilayah sering kali dijelaskan secara umum, dan tidak merinci batasan yang sebenarnya. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan dan potensi perselisihan antara daerah yang berbatasan. Oleh karena itu, revisi dan klarifikasi yang lebih rinci sangat dibutuhkan.
Rencana untuk menetapkan batas wilayah secara lebih ketat diharapkan dapat memperkuat administrasi pemerintahan. Dengan aturan yang jelas, setiap pihak bisa lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga meminimalkan peluang untuk terjadi sengketa di masa depan.
Penentuan Status Keempat Pulau di Aceh
Polemik mengenai empat pulau di Aceh yang diserahkan kepada Sumatera Utara semakin menguatkan urgensi perumusan undang-undang ini. Keputusan Presiden mengenai status administratif pulau-pulau tersebut menjadi momen penting dalam pembicaraan batas wilayah.
Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, dinyatakan sebagai bagian dari wilayah administratif provinsi Aceh. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dokumen pemerintah mengkonfirmasi status tersebut.
Keputusan ini diharapkan bisa meredakan ketegangan yang ada antara Aceh dan Sumatera Utara. Namun, langkah selanjutnya adalah mengatur batas wilayah secara formal melalui undang-undang. Hal ini akan menjadi dasar hukum yang makin kuat untuk menghindari perselisihan di masa mendatang.
Penting untuk dicatat bahwa regulasi yang lebih ketat dalam penentuan batas wilayah harus disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan memahami dan menerima keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Peran Komisi II dalam Mengatasi Konflik Wilayah
Komisi II DPR memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan pengaturan batas wilayah. Tugas mereka bukan hanya mengusulkan undang-undang tetapi juga memfasilitasi dialog antar daerah yang terlibat dalam sengketa.
Dalam proses penyampaian undang-undang, diharapkan akan ada partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat penting untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang dapat memperkaya isi undang-undang yang diajukan.
Regulasi yang berhubungan dengan batas wilayah seharusnya juga mengedepankan prinsip keadilan. Setiap daerah harus mendapatkan hak yang seimbang agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, pengaturan batas wilayah dapat membawa dampak positif bagi semua pihak.
Pembangunan infrastruktur dan layanan publik juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Keterkaitan antara batas wilayah dan pengembangan daerah harus diperjelas agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.
