![Bea Cukai Sita Pakaian dan Tas Eks Impor Senilai Rp1,51 M Mayoritas Asal Malaysia](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/barang-bukti-pakaian-dan-tas-bekas-yang-disita-bea-cukai-di-pelabuhan-tanjung-priok-1755163469213_16.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
![Sisi Gelap Kecerdasan Buatan yang Memicu Kecemasan](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/1754966738_498_ilustrasi-anak-main-hp-dampak-ai-ke-anak-kecerdasan-buatan-dan-anak-1753158878639_169.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
![Bea Cukai Sita Pakaian dan Tas Eks Impor Senilai Rp1,51 M Mayoritas Asal Malaysia](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/barang-bukti-pakaian-dan-tas-bekas-yang-disita-bea-cukai-di-pelabuhan-tanjung-priok-1755163469213_16.jpeg; charset="utf-8"-120x86.jpeg; charset="utf-8")
www.beritacepat.id – Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal, menggelar sebuah workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang penyandang disabilitas. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 2 Juli dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kaum difabel dalam aspek investasi dan layanan publik.
Workshop ini diselenggarakan dengan kolaborasi Aliansi Disabilitas Nusantara serta menghadirkan para fasilitator dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyandang disabilitas dan berbagai regulasi pendukung lainnya.
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan komitmen kementeriannya untuk melaksanakan amanat undang-undang dengan secara aktif memberikan layanan publik yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dia menyatakan bahwa diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa semua kebijakan pemerintahan memperhatikan kepentingan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Upaya Kolaboratif untuk Meningkatkan Aksesibilitas
Salah satu poin penting yang disampaikan Rosan adalah perlunya partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kementeriannya membuka peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk di bidang investasi dan hilirisasi. Ini merupakan langkah maju yang sangat positif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.
Kementerian telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan, seperti pendampingan dan asistensi di seluruh layanan publik tanpa dikenakan biaya tambahan. Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas juga menjadi fokus utama, memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah.
Rosan menjelaskan bahwa upaya ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari menumbuhkan empati dan kesadaran di kalangan sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang responsif. Dengan pelatihan yang tepat, pegawai diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas.
Langkah Konkret Kementerian dalam Inklusi Sosial
Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mewujudkan inklusi sosial. Salah satunya adalah membuka formasi khusus bagi pegawai disabilitas untuk memastikan keberagaman dalam lingkungan kerja. Ini membuktikan bahwa kementerian berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif dan mendukung semua individu tanpa memandang latar belakang.
Selain itu, pembangunan fasilitas ramah disabilitas menjadi prioritas, baik dalam bentuk fisik maupun sistem informasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan tanpa kendala. Langkah ini mencerminkan keseriusan kementerian dalam mengatasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Rosan juga mengingatkan pentingnya kolaborasi di antara semua jajaran kementerian. Dengan bersama-sama, mereka dapat mewujudkan visi inklusifitas sebagai bagian dari budaya institusi yang lebih luas, menciptakan lingkungan yang adil dan setara untuk semua.
Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan untuk Penyandang Disabilitas
David Eka Suryadinata, salah satu fasilitator dari GAUN, memberikan apresiasinya terhadap kegiatan workshop ini. Ia menekankan bahwa banyak penyandang disabilitas yang sedang berusaha dan memerlukan bantuan dalam aspek perizinan, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Harapan David adalah agar layanan ramah disabilitas yang diberikan oleh kementerian bisa mendorong lebih banyak individu untuk menjadi pengusaha.
David melihat adanya kemajuan di kementerian, terutama melalui fungsi layanan khusus yang telah disiapkan. Ia berharap workshop ini akan meningkatkan pemahaman dan kualitas layanan terhadap penyandang disabilitas, sehingga lebih banyak di antara mereka yang mampu memulai usaha dan menjadi lebih produktif.
Ia juga mengusulkan agar kementerian lain ikut berkolaborasi dalam memberikan pelatihan bagi pengusaha disabilitas. Hal ini penting agar mereka tidak hanya mendapatkan NIB, tetapi juga pendampingan yang akan membantu mereka dalam menjalankan usaha dengan lebih baik.
Peluang Inovasi dalam Memfasilitasi Penyandang Disabilitas
Workshop ini dihadiri oleh peserta dari berbagai unit kerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang diberi pemahaman tentang pelayanan publik yang menghargai keberagaman. Dengan pendekatan pembelajaran yang meliputi sesi teori dan praktik, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip aksesibilitas dalam layanan sehari-hari.
Melalui peningkatan pemahaman ini, diharapkan akan tercipta suasana kerja yang lebih inklusif. Penyandang disabilitas harus memiliki akses yang sama terhadap semua sumber daya dan peluang yang ada, termasuk dalam persoalan investasi dan ekonomi.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, kementerian menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk mendukung penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Ini adalah langkah awal yang diharapkan dapat terus disempurnakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
