![Bea Cukai Sita Pakaian dan Tas Eks Impor Senilai Rp1,51 M Mayoritas Asal Malaysia](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/barang-bukti-pakaian-dan-tas-bekas-yang-disita-bea-cukai-di-pelabuhan-tanjung-priok-1755163469213_16.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
![Sisi Gelap Kecerdasan Buatan yang Memicu Kecemasan](https://www.beritacepat.id/wp-content/uploads/2025/08/1754966738_498_ilustrasi-anak-main-hp-dampak-ai-ke-anak-kecerdasan-buatan-dan-anak-1753158878639_169.jpeg; charset="utf-8"-360x180.jpeg; charset="utf-8")
www.beritacepat.id – Kepala Badan Penyelenggara Haji M. Irfan Yusuf, atau lebih dikenal sebagai Gus Irfan, menyampaikan harapannya agar revisi Undang-Undang Haji dapat segera disahkan oleh DPR. Dalam sebuah pesan singkat, Gus Irfan menjelaskan pentingnya untuk mempercepat proses legislasi ini demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di masa depan.
Ia mengungkapkan keyakinan bahwa pembahasan RUU Haji ini melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih terencana untuk semua stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Gus Irfan juga menekankan bahwa keberadaan RUU Haji ini sangat krusial. Pasalnya, hal ini akan menjadi landasan hukum yang lebih kokoh bagi semua yang terlibat dalam proses pemberangkatan dan pembinaan haji.
Proses Legislasi RUU Haji di DPR
RUU Haji kini telah dibawa ke tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses ini merupakan salah satu langkah maju dalam upaya memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Namun, seperti yang diketahui, proses legislasi memerlukan waktu dan perhatian yang serius dari semua pihak.
Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu daftar inventarisasi masalah dari pemerintah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian RUU tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan RUU ini akan disahkan.
Dalam pandangannya, proses legislasi masih berlangsung dan ini menjadi tantangan tersendiri. Memperoleh kesepakatan di antara berbagai pihak terkait adalah langkah krusial sebelum RUU ini dapat disahkan menjadi undang-undang yang sah.
Perubahan Uraian Tugas dan Wewenang dalam RUU Haji
Salah satu hal yang dibahas dalam RUU Haji adalah perubahan uraian tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan haji. Dengan peralihan urusan haji dari Kementerian Agama ke Badan Pengelola Haji, perubahan ini diharapkan membawa angin segar bagi pengelolaan ibadah haji. Penyiapan kebijakan yang baik menjadi sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Gus Irfan menjelaskan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab BP Haji nantinya akan diatur lebih detail dalam UU Haji yang baru. Hal ini bertujuan agar semua aspek pengelolaan haji bisa berjalan lebih sistematis dan efisien.
Dalam proses transisi ini, pihak BP Haji dan Kementerian Agama telah membentuk tim khusus untuk memudahkan peralihan. Kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi kendala yang mungkin terjadi selama masa transisi.
Harapan dan Tantangan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
Harapan besar terdapat pada penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik ke depan. Dengan adanya UU Haji yang baru, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Baik pemerintah, jemaah, maupun masyarakat secara umum memiliki peran penting dalam hal ini.
Tantangan tentu saja ada. Namun, dengan semangat dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, tantangan tersebut bisa dihadapi bersama. Keterlibatan masyarakat juga menjadi sangat penting dalam memberikan masukan dan dukungan bagi kebijakan yang diambil.
Dengan dukungan yang kuat, Gus Irfan optimis bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Setiap langkah yang diambil, termasuk revisi UU Haji, harus diarahkan untuk mengutamakan kepentingan jemaah dan memastikan kelancaran proses ibadah haji.
